Transmigrasi, Ketika Harapan Terbentur Kenyataan (Bagian 5-Habis)

Keluarga transmigran. Foto: Andi Nurroni
Lebih dari satu abad berlalu sejak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memulai program transmigrasi di Nusantara pada 1905. Sejak saat itu, program pemindahan penduduk atas nama pemerataan pembangunan dan upaya mengurai kepadatan populasi itu berlanjut hingga hari ini.
Program transmigrasi digadang-gadang telah berhasil mendorong kemajuan banyak daerah di luar Pulau Jawa yang dahulu tertinggal. Meski begitu, kisah transmigrasi ternyata tidak semuanya tentang keberhasilan. Semakin kemari, berbagai persoalan mengemuka, mulai dari konflik transmigran dengan warga setempat, perselisihan dengan perusahaan perkebunan, hingga prilaku curang onkum birokrat.

Jumat, 21 Agustus lalu, Pemerintah Jokowi-JK, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memberangkatkan rombongan transmigran pertama di era Kabinet Kerja. Sebanyak 30 keluarga dari Jawa Timur dan Jawa Barat dilepas dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.     

Demi memahami lebih banyak tentang isu transmigrasi di Indonesia, saya turut serta dalam rombongan. Melalui catatan-catatan sebelumnya, saya telah  meceritakan suasan perjalanan, profil para transmigran, suasana kampung transmigran di daerah tujuan, serta potret keberhasilan transmigrasi. Melalui tulisan terakhir ini, saya ingin menyampaikan beberapa temuan masalah dalam program transmigrasi yang saya jumpai di lapangan.

Sabtu, 22 Agustus, atau malam kedua perjalanan kapal yang kami tempuh, seorang ibu datang menghampiri kami. Saat itu, saya dan beberapa pendamping transmigran sedang mengobrol santai di atas ranjang kami yang berimpitan. Si ibu menghampiri Imam Koedhori, pendamping dari Disnakertrasduk Jawa Timur. Ibu itu mengaku sebagai transmigran yang tempo hari pernah Koedhori antar.

Ibu 51 tahun itu mengenalkan diri bernama Sri, transmigran asal Bojonegoro, Jawa Timur. Ia menyebut diberangkatkan pada tahun 2012 silam, dengan tujuan daerah penempatan di Kecamatan Mopu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sekilas, Koedhori tampak merenung mencari rekamanan sosok Sri di kepalanya.

Namun, ia lalu menyerah dan meminta maaf karena tidak mengingat tentang Sri secara spesifik. Meski begitu, Koedhori sepakat bahwa tahun itu, ia memang mengantar rombongan dengan tujuan Kabupaten Buol, seperti disebutkan Sri. Setelah sedikit percakapan basa-basi, akhirnya Sri mengutarakan maksud kedatangannya.

Sri bercerita, saat ini ia dan teman-temannya di daerah penempatan sana, tengah mengalami kesuilitan. Sudah hampir tiga tahun mereka mengikuti program transmigrasi di sana, mereka tidak kunjung menerima 2 hektare tanah yang diijanjikan. Padahal, menurut Sri, dahulu mereka dijanjikan lahan tambahan setelah bisa mengolah lahan awal yang diberikan.

Karena tidak juga diberikan lahan tambahan, menurut Sri, para transmigran kecewa dan sebagian besar pulang kembali ke kampung halaman masing-masing. “Dulu, rombongan saya 33 KK (kepala keluarga), sekrang tinggal 18 KK. Sekarang, 5 KK lagi mau pulang,” ujar ibu berwajah polos itu.

Saya menyimak cerita Sri dengan antusias, sembari menimpali dia dengan berbagai pertanyaan. Sri lanjut bercerita, saat ini, para transmigran di sana hanya mengolah tanah 0,5 hektare. Tanah tersebut terdiri dari 0,25 hekatare lahan rumah dan pekarangan, serta 0,25 hektare lahan kebun yang jaraknya setengah jam perjalanan dari permukiman.

“Kalau lahan segitu, untuk hidup sehari-hari juga susah. Saya nanam jagung, baru bisa dipanen 4 bulan. Sekali panen paling dapat 1 kwintal. Kalau diitung-itung, 4 bulan cuma dapat Rp 2,8 juta,” ujar Sri.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Sri bercerita, ia dan suaminya, Pasidin (55), berjualan kangkung ke kota. Menurut Sri, setiap dua hari satu kali, ia memetik kangkung di hutan yang jaraknya cukup jauh. Ia mengaku pergi berjalan kaki di pagi hari, lalu pulang sekitar pukul 02.00 siang. “Nanti jam 02.00 malam kita ke pasar di kota, di sana sampai sekitar jam 07.00 pagi, terus pulang,” kata ibu yang mengaku tidak bisa baca-tulis itu.

Sekali berjualan, Sri berkisah, ia dan suami mendapat penghasilan kotor Rp 100 ribu. Menurut Sri, para transmigran di sana sebenarnya sudah kerasan karena lingkungan tanah di sana subur. Tapi, karena tidak kunjung mendapatkan hak lahan, menurut Sri, warga transmigran menganggap tempat itu tidak bermasa depan.

Masalah selanjutnya, Sri bercerita, karena tidak punya ongkos, keluarga transmigran yang mau pulang berusaha memindahtangankan rumah, lahan pekarangan serta kebun yang menjadi hak garapnya kepada warga setempat. Namun, usaha itu sangat susah dilakukan, karena seolah tidak ada calo atau warga setempat yang mau.

Tapi, menurut Sri, cerita berbeda jika pihak unit pelaksana tugas atau UPT permukiman transmigran setempat yang melakukan itu. “Kalau kita, mau jual Rp 2 jtua saja susah. Tapi kalau transmigran sudah pulang, itu bisa dijual orang UPT sampai Rp 4 juta juga bisa,” kata Sri.

Transmigran. Foto: Andi Nurroni
Para pendamping yang turut mendengarkan cerita Sri hanya bisa mengurut dada dan menggelengkan kepala. Menurut mereka, aset program transmigrasi, baik rumah maupun tanah tidak boleh diperjualbelikan sebelum ada penyerahan sebagai hak milik.

Apalagi, pihak yang menjual adalah birokrat yang seharunya melayani dan melindungi warga transmigran. Kalau sudah begitu, mereka merasa, kerja keras yang mereka lakukan untuk mengajak orang ikut transmigrasi seolah sia-sia.

Joko Susilohati, pendamping dari Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sidoarjo membenarkan, kecurangan-kecurangan seperti itu memang tidak aneh dalam program transmigrasi. Joko bercerita, saat ini, warga transmigran dari Jawa Timur di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, juga sedang mengalami persoalan serupa.

Menurut Joko, salah seorang warga transmigran asal Sidoarjo yang pulang kembali ke kampung halamannya mengadukan kepada dia berbagai indikasi kecurangan yang dilakukan otoritas transmigrasi di sana. Dari Joko, saya mendapatkan nomor kontak orang yang dia ceritakan.

Melalui sambungan telepon, saya melakukan wawancara dengan mantan transmigran asal Sidoarjo yang dimaksud Joko. Menurut pria berusia 51 tahun itu, program transmigrasi di Desa Sebakis, Kelurahan Nunukna Barat, Kecamatan Nunukan, tidak berjalan dengan baik.  Karena dia mewanti-wanti namanya tidak disebut, kita akan memanggilnya “Joni”.

Seperti kasus di Kabupaten Buol yang dialami Sri, hingga lebih dari dua tahun, jatah lahan 2 hektare yang dijanjikan tidak kunjung diterima Joni dan rekan-rekannya. Menurut Joni, dengan kondisi demikian, warga transmigran hanya bisa mengolah lahan pekarangan seluas 0,25 hektare.

Karena komoditas unggulan di wilayah tersebut adalah sawit, Joni berkisah, warga transmigran sedari awal menanami lahannya yang terbatas itu dengan tanaman sawit. Mengingat sawit baru bisa dipanen setelah empat tahun, kata Joni, secara otomatis warga tidak memiliki pemasukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan untuk melakukan perawatan tanaman mereka.

Di tengah kondisi tersebut, Joni melanjutkan, bantuan sembako yang mereka terima sering kali mengecewakan. “Beras itu seperti beras raskin. Terus ikan asin sudah busuk dan banyak belatungnya. Bantuan pupuk juga mereka timbun,” ujar Joni mengenang masa-masa dia di Nunukan sana.

Joni menjelaskan, di tempat penempatan mereka di Desa Sebakis, saat ini beroperasi beeberapa perusahaan sawit. Perusahaan sawit itu, menurut Joni, telah terlebih dahulu mempekerjakan warga Indonesia yang terimbas eksodus deportasi dari Malaysia. Para “korban” deportasi itu, kata Joni, hari ini menguasai wilayah tersebut dan membangun sindikat serupa mafia yang menguasai proyek-proyek “pengamanan” berbagai kegiatan perekonomian di sana, termasuk perkebunan sawit.

Pada praktiknya, menurut Joni, warga transmigran tersisihkan oleh keberadaan jaringan WNI eks Malaysia itu. Karena suasan yang tidak menguntungkan, banyak transmigran yang menjual rumah berikut lahan pekarangan mereka pada jaringan WNi eks Malaysia itu.

Joni melaporkan, dari 140 keluarga transmigran dari Pulau Jawa yang dikirim ke sana pada 2013 lalu, saat ini hanya tersisa kurang lebih sepertempatnya saja. Ia mencontohkan, dari total 10 keluarga asal Sidoarjo, saat ini di sana hanya tersisa dua keluarga saja. Masalah selanjutnya, menurut Joni, warga yang mau pulang dipersulit mengurus surat-surat di kantor Dinas Kependudukan setempat.

Joni mengaku curiga, hal itu dilakukan untuk menahan para transmigran agar tidak pulang. Jika pun pulang, menurut Joni, mereka akan dinilai tidak koorperatif dan sulit berhubungan dengan Dinas Transmigrasi di daerah masing-masing. Joni mencontohkan, karena tidak membawa dokumen kepindahan, beberapa mantan transmigran asal Sidoarjo hari ini menjadi gelandangan.

“Ada yang jadi pemulung, pengamen, ada juga yang jadi pengemis. Saya serius. Saya bisa tunjukin orangnya,” ujar ayah beranak lima itu meyakinkan.

Mereka, menurut Joni, mengaku enggan berurusan dengan Dinas Kependudukan karena tidak tidak memiliki surat-surat kepindahan. Joni melanjutkan, mereka juga enggan melapor ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sidoarjo karena trauma dan takut tidak dipercaya karena telah kabur dari daerah penempatan transmigrasi.

Cat.: Tulisan ini, dengan suntingan editor, pernah terbit di Harian Republika, September 2015

POSTED BY
POSTED IN ,
DISCUSSION 0 Comments

Transmigrasi, Berkah Kemajuan dari Tangan Perantau (Bagian 4)

Warga keturunan Bali di Poso. Foto: Andi Nurroni
Pemerintahan Jokowi-JK, 21 Agustus 2015 lalu, memberangkatkan transmigran untuk pertama kalinya pada era kepemimpinan mereka. Sebanyak 30 keluarga dari Jawa Timur dan Jawa Barat, diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Rombongan transmigran dilepas Menteri Desa, Pambangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Pemberangkatan tersebut memastikan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK atas keberlanjutan program yang telah dimulai sejak Pemerintah Kolonial Belanda itu. Pada 1905, untuk pertama kali Pemerintah Hindia Belanda memberangkatkan sejumlah penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.

Ketika itu, 115 keluarga, terdiri dari 815 jiwa, dikirim dari Keresidenan Kedu di Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Keresidenan Lampung. Transmigrasi, atau waktu disebut belanda sebagai “kolonisasi”, bersama “edukasi” dan “irigasi”, disebut sebagai tiga program politik balas budi Belanda.

Program transmigrasi dilakukan Belanda untuk mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa, sekaligus memindahkan tenaga-tenaga yang relatif lebih terampil dari Pulau Jawa untuk membuka perkebunan-perkebunan baru di tanah yang belum tergarap. Program transmigrasi kemudian diadopsi Pemerintah Indonesia dan tidak pernah terputus hingga saat ini.

Setelah Sumatra, pulau-pulau lain juga menjadi tujuan pengiriman transmigran, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Di luar berbagai kotroversi dan kritik yang menyertainya, program transmigrasi harus diakui memberi andil terhadap pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal.

Mengutip laporan Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, titik-titik penempatan transmigrasi di luar Pulau Jawa telah berkembang menjadi pusat pembangunan daerah. Hingga 2013, tercatat 104 titik penempatan transmigrasi telah berkembang menjadi kabupaten maupun kota.

Dari jumlah tersebut, dua di antaranya bahkan menjadi ibu kota provinsi, yakni Mamuju di Sulawesi Barat dan Bulungan di Kalimantan Utara. Selain itu, dari total total 3.055 perkampungan transmigran, 183 di antaranya menjadi ibu kota kecamatan dan 1.183 lainnya menjadi desa definitif.

Perkembangan dalam aspek kewilayahan tersebut tidak terlepas dari faktor penguatan perekonomian kantung-kantung wilayah transmigran. Banyak daerah muncul sebagai sentra produksi pangan, perkebunan atau agribisnsis. Selain itu, komunitas transmigran yang telah beranak-pinak juga banyak melahirkan SDM yang unggul, mulai dari akademisi hingga perwira polisi.  

Bersamaan dengan keikutsertaan saya dalam rombongan transmigran yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, 21 Agustus lalu, saya menyusuri satu-dua wilayah penempatan transmigran terdahulu di Sulawesi Tengah. Dari sana saya berkesimpulan, pencapaian program transmigrasi memang bukan isapan jempol semata.

Jika Anda menjelajah Sulawesi Tengah dari Kota Palu menuju Kabupaten Poso, Anda akan melewati bebrapa titik perkampungan gaya Bali yang eksotis. Kawasan itu bukan sengaja dibuat untuk kepentingan wisata. Rumah-rumah dan pura berasitektur Bali yang khas itu dibangun para transmigran adari Pulau Dewata.

Perkampungan Bali di sejumlah Kabupaten di Sulawesi Tengah hanya sekedar penanda bahwa transmigrasi telah memberikan perubahan bagi kawasan-kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Disnakertrans setempat, di Kabupaten Poso, generasi transmigran pertama datang dari Bali dan Jawa Tengah pada 1966.

Sebanyak 100 keluarga (565 transmigran) asal Bali dan 98 keluarga (453 transmigran) asal Jawa Tengah ditempatkan Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir. Masing-masing mereka mendapatkan beberapa hektare tanah, yang kemudian ditanami padi, sawit, cokelat serta sejumlah tanaman komoditas lainnya.

Di temani Pak Bejo (56), salah seorang pegawai senior di Disnakertrans Kabupaten Poso, saya mengunjungi Kecamatan Poso Pesisir. Sebuah keberuntungan kecil menghampiri kami ketika itu. Tanpa disengaja, kedatangan kami ke sana disambut keriuhan warga keturunan Bali yang sedang menyiapkan prosesi upacara ngaben. Ngaben merupakan tradisi pemakaman dalam keyakinan dan adat umat Hindu Bali.

Setelah beruluk salam, kami dipersilakan menemui I Nyoman Widana (37), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Poso Pesisir. Widana menjelaskan, hari itu, mereka tengah menyiapkan prosesi ngaben atas meninggalnya seorang warga sepuh bernama I Ketut Lasia (55). Prosesi ngaben sendiri, menurut Widana, baru akan dilaksanakan dua hari lagi. “Sekarang, kami sedang menyiapkan berbagai kebutuhannya, mulai dari sesajen dan lain sebagainya,” kata dia.

Warga keturunan Bali di Poso. Foto: Andi Nurroni
Widana bercerita, ia lahir di Poso dan menjadi generasi kedua warga keturunan Bali di sana. Warga keturunan Bali di desanya, menurut Widana, karena telah beranak-pinak, kini jumlahnya mencapai 250 KK. Bersama para transmigran asal Jawa Tengah, mereka membentuk desa sendiri, yang diberinama Desa Trimulya.

Nama “Trimulya”, menurut Widana, merupakan harapan agar tiga umat, yakni Hindu, Islam dan Kristen di desa tersebut selalu hidup dalam kerukunan. Di Desa Trimulya, menurut Widana, umat Hindu adalah mayoritas, lalu disusul Muslim dan Kristiani. Hal unik, umat Kristiani yang dimaksud Widana bukanlah warga setempat, melainkan umat Kristen Bali yang kini juga beranak pinak. Menurut Widana, ada dua gereja Kristen Bali di desa mereka.

Widana bercerita, meski hidup di luar Pulau Bali, warga keturunan Bali di desanya, termasuk di daerah-daerah lain di Poso dan Sulawsi Tengah, tetap memegang teguh adat istiadat. “Sesekali, kami juga pulang ke Bali kalau ada upacara keluarga, misalnya ngaben,” ujar Widana.

Sebagai generasi yang hidup di luar Pulau Bali, menurut Widana, ada sedikit perbedaan antara warga keturunan Bali di desanya dengan warga asli Pulau Bali sana. Ia mencntohkan, meski mereka berbicara Bahasa Bali, namun logatnya sudah sedah sedikit berbeda. Dalam acara-acara resmi komunitas warga keturunan Bali di desa tersebut, menurut Widana, mereka lebih sering berbahasa Indonesia.

Hal itu dilakukan, bukan karena mereka tidak bisa Bahasa Bali. Menurut dia, itu karena warga keturunan Bali di sana berasal dari daerah dan kasta yang berbeda. “Jadi, biar semua mengerti, kita pakai Bahasa Indonesia,” ujar dia.

Sedikit-banyak, menurut Widana, warga keturunan Bali di Kabupaten Poso juga turut memberikan sumbangsih bagi pembangunan Kabupaten Poso. Selain dalam hal ekonomi, kata dia, beberapa warga keturunan Bali juga menjadi pejabat publik. Periode ini saja, Widana bercerita, ada dua warga keturunan Bali yang menjadi anggota dewan di tingkat kabupaten.

Dari Desa Trimulya, kami bergerak ke Desa Bhakti Agung, Kecamatan Tambarana. Jaraknya kurang -lebih 15 menit perjalanan mobil. Desa Bhakti Agung merupakan desa yang dibentuk warga transmigran generasi tahun 1980-1981. Menurut Sujito, mantan Kepala Desa yang menjabat sejak 1993 hingga 2007, di desa tersebut terdapat sekitar 550 kepala keluarga.

Menurut Sujito, Desa Bhakti Agung dibangun oleh masyarakat transmigran asal Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, serta DKI Jakarta. Sujito bercerita, ketika datang pada tahun 1980, daerah tersebut adalah padang ilalang dan kawasan rawa-rawa yang berbatasan langsung dengan laut. Dengan kehadiran para transmigran, menurut dia, perlahan-lahan, daerah itu berkembang dan semakin modern.

“Kami membuat jalan, jembatan, pasar. Dan desa kami ini menjadi contoh bagi desa-desa pribumi yang ada di sekitar pada waktu itu,” ujar transmigran asal Blora, Jawa Tengah itu, ketika kami bertamu ke rumahnya.

Desa Trimulya dan Desa Bhakti Agung adalah gambaran bagaimana besarnya  peran warga transmigran terhadap pembangunan di Kabupaten Poso. Kondisi tersebut juga tentunya berlaku bagi daerah-daerah transmigrasi lain. Sebagai gambaran, berkat peran transmigran juga, Kabuaten Poso telah memekarkan tiga kabupaten baru, yakni Kabupaten Morowali (1999), Kabupaten Tojo Una-Una (2003), serta Kabupaten Morowali Utara, yang mekar dari Kabupaten Morowali pada 2013 lalu.

Masyarakat Poso yang majemuk, mulai dari sisi etnisitas hingga keyakinan pernah mengalami fase pahit kerusuhan SARA pada tahun 1998 dan tahun 2000. Seperti warga Poso lainnya, warga kampung transmigran, termasuk I Nyoman Widana dan Sujito berharap, kejadian yang penuh luka dan trauma itu tidak kembali terulang.

Harapan mereka tentu sangat beralasan. Pasalnya, pada pertengahan Agustus lalu, terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok garis keras di Pegunungan Langka. Kawasan tersebut, hanya berjarak 4 kilometer dari Desa Trimulya.


Akibatnya, untuk sementara waktu, warga yang menggarap lahan di hutan Pegungungan Langka diimbau tidak meladang terlebih dahulu. “Kami mohon konflik tidak lagi terjadi. Kami hanya ingin hidup tentang dan bercocok tanam,” ujar I Nyoman Widana.

Cat.: Tulisan ini, dengan suntingan editor, pernah terbit di Harian Republika, September 2015

POSTED BY
POSTED IN ,
DISCUSSION 0 Comments

Transmigrasi, Hari Pertama yang Penuh Tanda Tanya (Bagian 3)

Transmigran. Foto: Andi Nurroni
“Para penumpang yang terhormat, 30 menit lagi, kita akan tiba di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu. Bagi Anda yang akan turun di Pelabuhan Pantoloan, diharapkan bersiap-siap.”
Suara operator tersiar ke seluruh sudut kapal melalui jaringan parangkat audio.  Wajah-wajah para transmigran yang kuyu disengat lelah kembali semringah. Akhirnya, setelah berlayar sejak Jumat (21/8) sore dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pada Ahad (23/8) pagi, kapal sampai juga di Sulawesi Tengah, provinsi yang dituju.

Dengan gesit, para bapak memikul berkarung-karung perabot mereka turun dari kapal. Tak hanya pakaian atau perlatan dapur, mereka juga membawa perabot pertanian, mulai dari cangkul hingga tanki punggung penyemprot hama. Beberapa dari mereka bahkan ada juga yang membawa sepeda.

Dari pelabuhan, para transmigran diangkut beberapa bus ke tempat transit milik Disnakertrans setempat. Jaraknya 10 menit perjalanan. Para transmigran memang tidak akan dibrengkatkan langsung ke lokasi. Kami diberi waktu istirahat hingga pukul 09.00 malam.  Perjalan malam sudah diperhitungkan agar rombongan tiba di lokasi pagi hari.

Jika kami tiba di sana malam, bisa dibayangkan, situasi akan berabe karena harus membongkar dan memindahkan barang-barang bawaan para transmigran dalam keadaan gelap. Rombongan diangkut menggunakan lima bus. Sedangkan seabrek logistik para transmigran dibawa oleh dua unit truk.

Pukul 21.00, rombongan transmigran memulai perjalan jilid ke dua dari Kota Palu menuju Kabupaten Poso. Menurut panitia, jika lancar, perjalanan dari Kota Palu ke Poso kota bisa ditempuh selama 5 jam. Sementara dari Poso kota ke area transmigrasi di Desa Kancu’u, Kecamatan Pamona Timur, bisa dicapai selama 4 jam.

Perjalan malam membuat kami tidak leluasa menikmati pemandangan. Kami hanya merasa dibawa melintasi kawasaan pegunungan yang berkelak-kelok seperti ular sedang melata. Kendaraan yang saya tumpangi bersama sejumlah transmigran dari Jawa Barat adalah bus sekolah dengan kursi berbahan plastik.

Kondisi itu membuat saya dan hampir seluruh penumpang tidak cukup leluasa beristirahat. Beberapa kali rombongan kami terhenti. Salah satu bus yang membawa kami mengeluarkan asap karena air radiatornya habis. Di lain kesempatan, giliran bus yang saya tumpangi kehabisan solar. “Ah, ada-ada saja,” umpat saya dalam hati.

Karena jok plastik, serta rute ekstrem yang mebuat bus selalu berguncang, badan saya serasa remuk dan perut terasa mual . Tapi untunglah, pemandangan di pagi harisedikit menghibur. Ketika mentari pagi mulai menebar cahayannya yang merah keemasan, kami mendapati diri tengah berada di kawsan pegunungan dengan hamparan lembah, hutan serta bukit-bukti cadas di sekeliling kami. Perkebunan kakao, kopi serta serta sawit timbul tenggelam di sepanjang jalur yang kami lalui.

Kami melewati beberapa perkampungan warga setempat dan titk-titik kampung transmigran terdahulu. Di sepanjang jalan yang kami lewati, kami lebih banyak menjumpai gereja daripada masjid. Pemandangan ini tentu berbeda dengan di Pulau Jawa sana. Di Poso, presentase penganut Islam dan Kristen memang hampir sama besarnya. Namun, jalur yang kami lalui pagi itu adalah bagian wilayah dengan mayoritas warga pemeluk Protestan.

Pukul 08.00, setelah melewati jalanan tanah bergelombang yang cukup terjal, bus yang membawa kami tiba di di lokasi permukiman transmigran di Desa Kancu’u. Lokasi perumahan para transmigran berada puncak-puncak bukit di kawasan lahan gambut yang subur ditumbuhi ilalang.

Transmigran. Foto: Andi Nurroni
Terdapat 100 unit rumah di daerah tersebut, yang terbagi menjadi tiga blok. Masing-masing blok berada di kawasan perbuktian dan berjarak kurang lebih 500 meter saatu sama lain. Jalan penghubung masih berupa tanah kapur, sehingga kerap menebarkan debu.

Rumah yang diperuntukan bagi para transmigran berukuran kurang lebih 5x7 meter per segi. Bagian bawahnya berupa tembok, sementara dinding bagian atasnya menggunakan papan. Lantai rumah itu dicor semen alakadarnya. Sedangkan atapnya adalah seng, tanpa langit-langit. Di dalam, terdapat satu ruang tamu, dua kamar, serta sepetak kecil dapur dan kamar mandi.

Setibanya kami di lokasi, terlebih dahulu rombongan mendapatkan penyambutan di balai terbuka di tengah permukiman. Sejumlah pejabat lokal dan warga setempat telah ada sejak pagi menunggu kami. Tiga orang ibu berpakaian adat Pamona menyalami rombongan yang datang. Memulai kegiatan, pemuka agama dipersilakan memimpin doa. Hal unik yang jarang terjadi dalam acara publik di Jawa, prosesi doa dipimpin dengan cara Kristiani.

Pertemuan warga setempat yang mayoritas berama Kristen dengan para pendatang dari Jawa yang seluruhnya Muslim menghadirkan pengalaman sosial yang jarang kami alami. Terlebih, pertemuan itu terjadi di Poso, wilayah yang pernah disinggahi kerusuhan berbau SARA. Tapi justeru dengan penyambutan itu, kami merasakan hangatnya persaudaraan dan ketulusan penerimaan mereka.

Usai prosesi penyambutan, para transmigran membongkar truk yang mengangkut barang-barang mereka. Dibantu satu mobil bak, para transmigran mengangkut perabot mereka ke rumah masing-masing. Rumah-rumah itu sebelumnya telah diundi ketika transmigran beristirahat di Palu.

Di perkampungan baru transmigran itu, dari total 100 rumah, 50 di antaranya sudah berpenghuni. Rumah-rumah itu diisi transmigran penduduk setempat atau disebut TPS. Mereka berasal dari desa dan kecamatan di sekitar lokasi transmigrasi.

Saya mengunjungi beberapa rumah transmigran untuk melihat apa yang mereka lakukan di hari pertama mereka. Saya di antaranya menjumpai Zaeni (49), transmigran asal Karawang. Di rumah barunya di Blok A, saya mendapati Zaeni dan keempat anaknya sedang beres-beres. Dua anaknya, Iwan (17) dan Ririn (16) bahu-membahu mengepel lantai kamar.

Anaknya yang lain, Ombih (12) tertidur lelap di di ranjang papan, di antara tumpukan bebagai perabot. Sedangkan si bungsu Cici (10) sedang bermain di rumah uwaknya yang juga transmigran dari Karawang. Dari tujuh anaknya, empat yang paling kecil ikut Zaeni ke Poso. Setelah ibu mereka meninggal beberapa bulan lalu, kini praktis Zaeni menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka.

Sebagai orang desa yang pernah bertani, menurut Zaeni, tanah di sana cukup subur, sehingga cocok ditanami padi atau palawija. Hanya saja, Zaeni bercerita, seperti disampaikan petugas Disnakertrans sebelum mereka berangkat, di sana mereka akan diarahkan untuk menanam sawit dengan cara bekerjasama bagi hasil dengan perusahaan. Di samping pemukiman mereka, perkebunan sawit seluas 3050 hektare milik PT Sawit Jaya Abadi memang sudah beroperasi. 

Seperti yang dijanjikan, menurut Zaeni, di sana mereka akan menerima 1,6 hektare lahan secara bertahap. Tahap pertama, mereka menerima 0,6 hektare, yang terdiri dari lahan rumah dan pekarangan seluas 0,1 hektare, serta lahan pertama atau L1, seluas 0,5 hekatre.

Jika mereka sudah berhasil mengolah lahan tersebut, satu-dua tahun selanjutnya, mereka akan mendapatkan lahan kedua atau L2 seluas 1 hekatare lagi. “Tidak apa-apa erjasama sama perusahaan sawit juga. Asal, bagi hasilnya yang adil,” ujar Zaeni.

Selain Zaeni, saya mengunjungi rumah Abdul Kudus (48) di Blok C. Ketika saya bertamu, transmigran asal Kabupaten Sidoarjo itu sedang uring-uringan. Pasalnya, bloknya itu terjangkau saluran air. Untuk mengambil air, ia harus turun ke blok B yang berjarak 500 meter. “Kalau keadaan rumah, bagaimanapun kondisinya, bisa kita maklumi. Tapi kalau tidak ada air, ini repot. Apalagi anak saya dua dan mau saya daftarkan sekolah,” kata dia. 

Program transmigrasi memang terkadang menjumpai berbagai persoalan, termasuk gesekan dengan perusahaan perkebunan, konflik dengan warga sekitar, serta kecurangan yang dilakukan oknum-oknum pejabat publik. Permukiman transmigrasi yang saya kunjungi agaknya juga tidak luput dari persoalan.

Sepertiyang saya dengar dari beberapa warga yang sudah menempati rumah sejak Januari, sudah lima bulan mereka tidak mendapatkan sembako atau disebut jatah hidup (jadup), yang seharunya menjadi hak mereka setiap bulan. Hak atas sembako yang seharusnya mereka terima dalam bentuk berbagai kebutuhan pokok, sudah lima bulan ini ditunggak.

Menurut Kabid Pembainaan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Disnakertrans Poso Alfian Samudin, keterlambatan penyerahan sembako terjadi karena terlambatanya pencairan dana dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akibat perubahan nomenklatur.

Tiga hari berselang setelah saya berpisah dengan para transmigran, salah seorang dari transmigran yang saya antar menelepon saya dan mengeluhkan hal serupa. Dia mengaku hanya mendapatkan sebagian dari sembako yang dijanjikan. Kata dia, selain beras, mereka hanya mendapatkan 1 kg ikan asin, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir.


Padahal seharusnya, mereka mendapatkan 5 kg ikan asin, 3 liter minyak goreng, 3 kg gula pasir, ditambah 3 botol kecap, 2 kg garam, 3 batang sabun dan 8 liter minyak tanah. “Tolong, Bang, ini harus disampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri kan kemarin yang melepas kami,” kata dia dengan nada kecewa.

Cat.: Tulisan ini, dengan suntingan editor, pernah terbit di Harian Republika, September 2015

POSTED BY
POSTED IN ,
DISCUSSION 1 Comment

Transmigrasi, Membawa Luka ke Tanah Harapan (Bagian 2)

Keluarga Arif Albes Korea. Foto: Andi Nurroni
Mereka adalah orang-orang yang terluka. Luka sosial yang mereka rasakan tak jarang sangat perih. Namun mereka adalah para pejuang kehidupan yang tangguh. Luka itu menjadi energi yang mengeraskan tekad mereka untuk bertarung melawan kekalahan. Mereka menerima tantangan untuk hijrah ke tanah orang sebagai transmigran.
Bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat (21/8), sebanyak 30 keluarga, terdiri dari 114 jiwa, berlayar menuju Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di tempat yang pernah dilanda kerusuhan SARA itu, mereka akan memulai hidup baru sebagai transmigran. Saya menyertai perjalan mereka, ingin merasakan suka-duka mereka menuju tanah harapan.

Di lambung KM Doro Londa, kapal milik PT Pelni yang kami tumpangi, saya menggali cerita dari para calon transmigran. Mereka berasal dari dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat. Kedua provinsi itu mendapat jatah masing-masing 15 keluarga. Menilik latar belakang etnis mereka, dalam rombongan kami, paling banyak adalah Orang Sunda dari Jawa Barat.

Sebanyak 10 keluarga berasal dari Kabupaten Karawang, sementara 5 keluarga sisanya dari Kabupaten Sumedang. Kelompok etnis terbanyak kedua adalah Orang Jawa. Mereka berasal dari Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lalu kelompok etnis ketiga adalah Madura. Mereka berasal dari Kabupaten Bondowoso.

Meski Bondowoso ada di Pulau Jawa, mayoritas penduduknya memang keturunan Madura. Meskipun begitu, sebagian dari mereka tidak terlalu suka disebut Orang Madura. Mereka lebih suka menyebut diri Orang Bondowoso. Di antara para transmigran beragam etnis itu, ada seorang yang tidak termasuk ketiga kelompok suku yang saya absen tadi.

Ketika saya mengunjungi dia, lelaki berkulit gelap itu sedang bercengkrama dengan anak-anaknya di atas ranjang. “Merono sik, bapak arep ngobrol.” Pria 49 tahun itu meminta anak bungsunya bergeser dari pangkuannya ketika saya meminta waktunya. Meski berbicara Bahasa Jawa, aksen Indonesia timur tidak bisa ia sembunyikan.

Keluarga Arif Albes Korea. Foto: Andi Nurroni
Lelaki berbadan kurus itu terlahir dengan nama Fransisco Albes Korea. Tahun 1966, dia lahir di daerah bernama Timor-Portugis, wilayah yang kemudian bergabung menjadi provinsi ke-27 Indonesia dengan nama Timor Timur. Sejak 2002, wilayah itu menjadi negara merdeka bernama Republik Demokratik Timor Leste.

Di ranjang berkasur lepek tempat tidur Fransisco dan keluarga, saya mengorek kisah hidupnya hingga bisa menjadi seorang transmigran. Oh, ya, kita tidak akan memanggil dia dengan sebutan Fransisco. Sejak 2009, ia sekeluarga menjadi mualaf. Sejak memeluk Islam, Fransisco mengganti namanya menjadi Arif Albes Korea.

Membongkar-bongkar masa lalu Arif membuat saya sangat antusias. Pria itu memiliki kisah perjalanan hidup yang istimewa. Bagaimana tidak, di kampung halamannya di daerah Liquica (kini Distrik Liquica), Arif adalah keluarga bangsawan. Kakeknya adalah raja atau kepala adat bernama Nobuti Albes Korea.

“Dahulu itu, kalau orang ketemu keluarga kami. Kalau mereka pakai kuda, harus turun. Kalau pakai topi, harus dibuka,” ujar Arif mengenang masa lalunya.

Sebagai seorang bangsawan, Arif dimasukan ke sekolah jenjang kemiliteran milik Pemerintah Portugis. Di sekolah itu pula, ia mengenal sosok Xanana Gusmao. Ia mengenang, ketika Xanana duduk di kelas tiga SMA, ia baru masuk SMP. Kelak Xanana menjadi salah satu sosok kunci perjuangan kemerdekaan Timor Leste dan menjadi presiden pertama negara itu pascamerdeka dari Indonesia. 

Sepanjang tahun 1975 hingga 1978, Arif menjadi tenaga bantuan operasi atu TBO bagi TNI yang berperang melawan pemerintahan dan miter Fretilin di Timor Timur. Di bawah pimpinan Prabowo Subianto, yang saat itu masih berpangkat Letnan, ia bertugas membawa perbekalan dan senjata. Meski begitu, menurut Arif, ia juga mendapatkan platihan perang dan beeberapa kali terlibat pertempuran.

Ia masih ingat persis satu babak pertempuran yang mengakhiri karirnya sebagai seorangTBO. Pada 9 September 1977, dalam hiruk-pikuk baku tembak antara TNI dan Fretilin, ia terkena pecahan granat di bagian wajah. “Ini, lihat,” ujar Arif sambil mengangkat bagian pipi kanan yang menyisakan bekas luka.

Bersama prajurit lain yang terluka, Arif dikirim ke rumah sakit di Dili dengan helikopter. Beberapa waktu kemudian, ia dikirim ke Malang untuk mendapatkan perawatan. Empat bulan harus ia lalui di rumah sakit militer di Malang untuk menyembuhkan lukanya. Sejak saat itu, ia menetap di Pulau Jawa.

Arif bercerita, ia pernah ditawari untuk bergabung dengan TNI. Dengan alasan ingin menjadi warga sipil yang bebas, ia tidak mengambil kesempatan itu. Di Jawa, Arif bekerja serabutan dari satu kota ke kota lainnya. Hingga tahun 1994, ketika menjadi pekerja bangunan di Jepara, Jawa Tengah, ia bertemu dengan Sri Widiyanti. Anak petani itu kemudian ia nikahi pada tahun 1995.

Tahun 1997, setelah kelahiran anak pertama mereka, Arif mengajak Sri pulang ke Timor Timur. Kepada anggota keluarga yang pernah berseteru secara politk, Arif meminta pengampunan. Keluarga menerima dia kembali. Di sana, kehidupan keluarga kecil Arif terbilang mencukupi. Mereka mengurus perkebunan kopi warisan kedua orangtuanya. Pada referendum penentuan kemerdekaan Timor Timur, Arif tetap berkukuh memilih Indonesia.

Referendum yang berakhir dengan kemenangan kelompok pro kemerdekaan 78,5 berbanding 21,5 persen itu, kembali merubah jalan takdir dia. Arif terusir dari tanah kelahirannya bersama hampir 100 ribu warga Timor Timur pro Indonesia lainnya. Bersama istrinya, ia kembali ke Jawa dan menjalani hidup tidak menentu. Ia kembali bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli bangunan, hingga menjadi buruh perkebunan sawit di Kalimantan dan Papua.

Rasa cintanya terhadap Indonesia yang selalau ia perjuangkan rupanya tak banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Satu dekade terakhir, ia dan keluarga menetap di Kabupaten Sidoarjo. Pekerjaan terakhirnya terbilang memprihatinkan. Untuk menghidupi kelima anaknya, Arif bersama istri menjadi pengumpul barang bekas.

“Ya, begitulah hidup saya, Bang. Tragis!” ujar Arif dengan wajah sendu. Saya hanya membalasnya dengan senyuman.

Jauh di dasar hatinya, Arif mengaku selalu terkenang kampung halaman dan masa-masa kecilnya yang indah di Timor Lorosa’e sana. Ia mengaku sering meratapi kenapa peperangan itu harus terjadi. Meskipun memilih Indonesia, Arif juga sebenarnya tidak ingin meninggalkan kampung halamannya. Ia juga tetap menyayangi saudara sebangsanya yang berperang untuk kemerdekaan Timor Leste.

Ketika Xanana Gusmao ditangkap dan ditahan di LP Kelas I Kedungpane Semarang pada 1991, Arif menyempatkan untuk menjenguk dia. “Walaupun kita pernah beda politik, tapi secara adat, kami bersaudara. Saya bawakan dia tembakau dan makanan. Saya kasih nomor telepon, ‘kalau butuh apa-apa, telepon saya’,” ujar Arif, menirukan kata-katanya kepada Xanana.

Selain itu, karena kerinduannya pada tanah leluhur dan saudara sebangsanya, Arif juga memberi nama anak kelimanya “Nicolau Lobato”. Nama itu ia ambil dari nama panglima pejuang awal kemerdekaan Timor Leste, Nicolau dos Reis Lobato, yang tewas oleh Kopassus pada 1978.  

Begitulah kisah hidup Arif yang penuh tragedi dan ironi. Meski hidupnya pahit, Arif tidak pernah menyerah memperjuangkan hidup yang lebih baik. Bagi dia, cukup anak cikalnya saja, Fredi (18), yang hidup dalam konflik hinga tidak bisa menamatkan sekolah dasarnya. Ia ingin keempat anaknya yang lain, yang masih SD dan SMP, bisa menggapai hidup yang lebih baik.

Demi anak-anaknya itu, Arif mendaftarkan diri mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah. “Saya belum tahu bagaimana kondisi di sana. Saya hanya ingin merubah nasib. Saya akan bekerja keras dan sabar. Pasti berhasil,” ujar dia dengan nada yakin.

Kisah Arif menjadi gambaran bagaimana semangat para transmigran ditempa oleh keadaan yang serba sulit.  Di kapal kami, ada juga kisah Ahmad Zaeni (49). Bapak beranak tujuh itu baru tiga bulan lalu ditinggal sang istri untuk selama-lamanya. Dengan kepergian saang istri, pupuslah sudah harapan Zaeni mewujudkan hidup baru sebagai transmigran bersama istri yang sangat ia kasihi.

Di kapal itu, saya juga mencatat kisah Ubay, pemuda 32 tahun yang ditinggal kabur istrinya. Sang istri meninggalkan Ubay dan anak mereka yang masih bayi karena rencana keluarga kecil itu pergi transmigrasi terkatung-katung hingga hampir setahun lamanya. Pemerintah beralasan, perubahan nomenklatur kementerian menjadi penyebab keterlambatan pemberangkatan tersebut.

Menurut Ubay, istrinya lalu tertekan dan malu karena mereka telah menjual segala harta benda dan berpamitan dengan saudara-sarudara dan tetangga. “Dia bilang ke saya, ‘kalau kita tidak jadi pergi, saya yang pergi’,” tutur Ubay.

 Arif, Zaeni, Ubay, para petarung kehidupan itu datang ke tanah harapan membawa luka sosial dan kepedihan. Di sana, mereka berharap semua luka tersembuhkan. Mereka berdoa, suatu hari, mereka akan dikenang sebagai pemenang.

Cat.: Tulisan ini, dengan suntingan editor, pernah terbit di Harian Republika, September 2015

POSTED BY
POSTED IN , ,
DISCUSSION 0 Comments

Transmigrasi, Mengejar Mimpi Sampai Jauh (Bagian 1)


Transmigran. Foto: Andi Nurroni
Saya bisa merasakan suasana hati mereka. Di kapal itu, wajah-wajah mereka yang lusuh mengisyarakatkan pergulatan batin. Mungkin bayangan masa lalu dan harapan masa depan tengah bersengkarut di pikiran mereka. Di sana, ada wajah orang-orang terkasih yang ditinggalkan, pemandangan kampung halaman, atau bisa jadi berbagai kenangan pahit yang pernah dialami.
Lalu, ada juga bayangan tentang negeri asing di ujung laut sana. Terbayang bagaimana kiranya rupa rumah, pekarangan, serta tanah kebun yang dijanjikan. Berbagai rencana tumapang-tindi di kepala mereka. Menanam padi kah? Singkong kah? Sawit? atau apa?

Hari itu, Jumat, 21 Agtustus 2015, mereka hendak diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tujuan mereka adalah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ke negeri yang pernah dilanda gelombang kerusuhan SARA itu, mereka dikirim. ”Demi pemerataan pemebangunan,” begitu kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, ketika melepas para transmigran.

Sebanyak 30 keluarga yang diberangkatkan terdiri dari 114 jiwa. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Sejumlah 15 keluarga berasa berasal dari tiga daerah di Jawa Timur, yakni Kabupten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Bondowoso. Sedangkan 15 keluarga lainnya berasal dari dua daerah di Jawa Barat, yakni Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sumedang.

Pemberangkatan yang perdana di era Pemerintahan Jokowi-JK itu menandai keberlanjutan program transmigrasi yang telah dimulai sejak Pemerintahan Hindia-Belanda. “Bonus demografi ini harus kita manfaatkan untuk membuka isolasi daerah yang belum terjamah. Tahun ini target kita kurang-lebih 500 ribu orang. Tapi terus-menerus akan kita kembangkan yang lebih besar lagi,” ujar sang Menteri.

Para transmigran yang berdandan dengan seragam serba abu-abu itu sekilas mirip murid-murid SMK. Apalagi ketika mereka berbaris menyambut sang Menteri. Wajah-wajah antusias bapak-ibu yang sudah beranak-cucu itu persis seperti anak sekolah yang menjalani masa orientasi pada hari perdana. Mereka seolah tak sabar ingin segera menengok rumah-rumah yang telah didirikan untuk mereka di Poso sana.

Pergerakan para calon transmigran itu begitu gesit. Berkarung-karung perabot mereka pikul bolak-balik dari dermaga ke atas kapal. Para pendamping yang berasal dari dinas bidang transmigrasi daerah masing-masing tidak kalah sibuknya. Mereka agaknya tahu persis kebingungan yang biasa dihadapi para calon transmigran dalam suasana tersebut.

“Bapak-ibu sudah mendapat ranjang masing-masing?! Ingat, jangan ditinggalkan. Jaga barang bawan masing-masing!” teriak Imam Koedhori, pendamping dari Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.    

Pukul 15.00 WIB, KM Doro Londa berderit menggulung tali pancangnya. Para transmigran telah berada di salah satu blok di dek empat kapal milik PT Pelni itu. Saya ada di sana; bersiap menyertai empat hari perjalanan para transmigran menuju daerah tujuan di Desa Kancu’u, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.

Blok kelas ekonomi yang kami tempati berada di bagian belakang kapal. “Dek empat”, artinya kami berada di lantai ke empat dari total tujuh lantai kapal yang diperuntukan bagi penumpang. Di sana, ranjang-ranjang sempit beralas matras lepek berjejer berimpitan. Suasananya mirip dengan barak militer.

Di ranjang itu, tidak ada bantal untuk kepala bersandar. Maka, pandai-pandailah penumpang berkreasi menciptakan “bantal” masing-masing. Saya memasukan beberapa potong pakaian ke dalam tas kain dan mencoba berebah menikmati bantal masa darurat itu. “Mudah-mudahan tidak sakit leher,” doa saya di dalam hati.

Barak kami yang berlangit-langit rendah itu hanya mendapat cahaya temaram dari beberapa neon di langit-langit. Di sana, ada dua kamar mandi; masing-masing untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai pemanis, diletakan satu unit televisi di pojokan. Terkadang, tivi itu gambarnya lenyap karena kehilangan pancaran sinyal.

Kapal terus melaju membelah laut. Deru mesin mengiringi kebisingan para transmigran yang masih sibuk mengurus ini-itu. “Untung tadi dilepas Pak Menteri. Kalau enggak? Beeuh, bisa di dek tiga atau dek dua,” ujar salah seorang pendamping yang enggan disebut namanya.

Menurut dia, semakin ke bawah, deru mesin terdengar semakin memekakan telinga dan goncangan semakin kuat terasa. Kata dia, meskipun transmigrasi adalah program pemerintah, mereka mengaku tak banyak mendapatkan prioritas.  

Ruangan yang kami tempati tidak persis berbentuk segi empat. Ada bagian menjorok yang menyita ruangan kami, yakni dapur kapal. Itu membuat barak kami menjadi berbentuk huruf “U”. Keberadaan dapur di samping blok kami adalah kejutan tersendiri, khsususnya bagi para transmigran yang belum pernah berpergian dengan kapal laut.  

Mengantre makan. Foto: Andi Nurrroni
Setiap pagi, siang dan petang, ribuan penumpang kapal berbaris mengular di jalur ruangan kami. Mereka mengantre jatah makan yang dibagikan di mulut dapur, yang berada di sebelah ruangan kami. Kadang, kami terjebak tak bisa keluar-masuk ruangan akibat antrean tersebut. Setiap waktu makan, tak tanggung, gelombang antrean bisa menyita waktu hingga 2 jam. Mereka yang mengantre bisa berdiri dalam barisan 15 hingga 20 menit lamanya.

Meski waktu antrean sudah demikian lama, selalu saja ada yang terlambat dan tidak mendapatkan jatah makan. Mereka yang telat tampaknya ingin mengulur waktu untuk menghindari antrean. Sayang, petugas bisanya langsung mengunci pintu ketika melihat barisan sudah terputus. Tak jarang keluhan penumpang yang terlambat hanya dibalas permintaan maaf petugas dengan nada dingin.

Berada di samping dapur tentu adalah keuntungan kecil bagi kami. Kami selalu menjadi orang-orang pertama yang mendapatkan ransum. Menunya macam-macam, kadang ikan, ayam atau telur. Selain itu, ada satu menu wajib, yaitu sesiuk mi goreng campur potongan kubis. Rasanya… tidak terlalu buruk, walaupun tidak bisa disebut enak.

Sebagai hiburan, kadang kami mendapatkan tambahan berupa jus buah kemasan, susu kemasan kecil, atau sebungkus mungil biskuit rasa stroberi. “Segini sih sudah bagus. Makanan ada perubahan, sampai dikasih jus. Kamar mandi juga lebih bersih,” ujar Koedhori, pendaming yang telah mengantar transmigran sejak 1990-an.  

Berangkat pada Jumat (21/8) sore, kami dijadwalkan tiba di Pelabuhan Pantoloan, Palu pada Ahad (23/8) pagi. Selama itu, kami melewati hari-hari yang sama: tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, dan begitu seterusnya. Kadang untuk mengisi kejenuhan, para transmigran berkumpul dan bercerita ngalor-ngidul.

Bercengkrama. Foto: Andi Nurrroni
Kadang-kadang kami juga jalan-jalan keluar ruangan untuk menghirup udara segar. Jika kami keluar, kami harus melewati penumpang “tanpa ranjang” yang berderet di sepanjang lorong serta geledak luar. Mereka tidur dan melewatkan hari-hari di sana; beralaskan petak-petak potongan terpal yang dijual para kuli angkut. (Maaf untuk mengatakan ini,) mereka tampak seperti gelandangan yang biasa kita jumpai di emperan pertokoan.

Sebagian dari kami juga keluar ruangan untuk menunaikan sholat di mushola. Perlu cerita khusus sepertinya tentang mushola unik itu. Sebagai gambaran kecil, setiap sholat, operator dari ruang kendali suara akan mengumumkan ke mana arah kiblat kami. Para jemaah pencinta mushola harus saksama mendengarkan arahan itu.

“Kaum Muslimin dan Muslimat, arah kiblat saat ini menghadap ke sisi kanan kapal, serong 15 derajat ke arah kiri.” Begitu sekali arahan yang saya dengar. Beberapa orang dengan gesit memindahkan sajadah dan perangkat mikrofon serta mengatur ulang garis shaf. Di sana, sholat biasa digabungkan dan dipersingkat dengan prinsip jamak-qashar.

Oh, ya, satu perkara penting lagi di kapal kami: sinyal telepon adalah sebuah kemewahan yang jarang didapatkan. Jika ingin menerima gelombang sinyal, rajin-rajinlah bertengger di luar, di bagian atas kapal sana. Sesekali waktu, si Mr Sinyal akan datang menyapa kami. Itu ketika kapal melewati pulau yang memiliki menara pemancar sinyal.  

Di ruangan kami, transmigran asal Jawa Timur dan Jawa Barat masih dikelompokan di dua sisi terpisah. Jadi, belum cukup terasa keguyuban di antara dua kelompok itu. Dari mereka, saya menemukan kisah-kisah menarik. Misalnya tentang Fransisco Albes Korea (49), pria asal Timor Timur yang memilih membela NKRI. Dia bukanlah sembarang warga Timor Timur.


Fransisco adalah cucu seorang raja atau kepala adat di daerah asalnya. Dia pernah berjuang membantu TNI melawan milisi Fretilin di bawah komando Letnan Prabowo Subianto. Dia juga adalah adik kelas dan mengaku mengenal baik Xanana Gusmao, sosok sentral kemerdekaan Timor Leste dan presiden pertama negara itu. Bagaimana Fransico menjadi transmigran, akan saya ceritakan di bagian tulisan selanjutnya.

Cat.: tulisan ini, dengan suntingan editor, pernah terbit di Harian Republika, September 2015

POSTED BY
POSTED IN ,
DISCUSSION 0 Comments